Kabar Baik, DPR RI Janji Kawal Jalinkra - Jawa Pos

TANJUNG-Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP My Esti Wijayati dan anggota DPRD NTB Raden Nuna Abriadi menemui Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, Rabu (18/3). Pertemuan tersebut untuk membahas keberlanjutan pembangunan jalan lingkar utara dan beberapa persoalan lainnya.

"Jadi kita tanya dulu DED (Detail Engineering Design, Red) seperti apa," ujar anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP My Esti Wijayati.

Menurut informasi yang dirinya dapatkan, DED jalan lingkar utara (Jalinkra) sudah ada sejak tujuh tahun lalu. DED tersebut bahkan sudah diajukan ke Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna). Jika DED sudah masuk ke Krisna, itu artinya tahapan yang paling sulit sudah dilalui.

Pihaknya kini tinggal mengkomunikasikan agar di Krisna itu bisa masuk diselesaikan menjadi program. Apakah itu pada tahun ini atau 2022 mendatang. Namun pihaknya akan mengupayakan mendorong hal tersebut tahun ini.

"Demi kepentingan KLU dan masyarakat KLU," sambung dia.

Sebelum itu, Esti mengatakan pihaknya di Komisi X akan bekoordinasi terlebih dahulu dengan Komisi V dan panitia anggaran di Fraksi PDIP. Hal ini mengingat persoalan tersebut tidak langsung ditangani Komisi X.

"Karena segala sesuatu itu, PDIP harus jelas. Langkahnya seperti apa, tahapannya seperti apa dan tidak boleh melampaui ini dan itu. Tapi kita tetap sinergi dari daerah sampai pusat," jelas dia.

Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP Raden Nuna Abriadi mengatakan, APBD KLU sudah turun Rp 300 miliar dari Rp 1,2 triliun. Sedangkan proyeksi untuk membangun jalan lingkar utara sekitar Rp 700 miliar.

"Jadi jelas APBD kita tidak sanggup untuk membangun itu," tegas dia.

Ia menegaskan jika APBD yang ada saat ini difokuskan untuk pelayanan pada rakyat. Maka memperjuangkannya di pusat menjadi jalan keluar terbaik untuk KLU.

"Karena APBD ini habis untuk gaji, pemeliharaan, rapat, kunjungan dan lain sebagainya. Lantas membangun infrastruktur itu lewat apa? Makanya hanya melalui inilah jalannya," jelas dia.

Sebagai parpol pengusung bupati saat ini, pihaknya merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan di Lombok Utara. Sebab itu ia berharap kunjungan anggota DPR RI Fraksi PDIP kali ini bisa membantu perjuangan di pusat.

"Agar jalan di lingkar Utara ini bisa disegerakan, karena ini sudah tujuh tahun mangkrak dan APBD kita tidak sanggup," pungkas dia. (fer/r9)

TANJUNG-Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP My Esti Wijayati dan anggota DPRD NTB Raden Nuna Abriadi menemui Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, kemarin (18/3). Pertemuan tersebut untuk membahas keberlanjutan pembangunan jalan lingkar utara dan beberapa persoalan lainnya.

"Jadi kita tanya dulu DED (Detail Engineering Design, Red) seperti apa," ujar anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP My Esti Wijayati.

Menurut informasi yang dirinya dapatkan, DED jalan lingkar utara (Jalinkra) sudah ada sejak tujuh tahun lalu. DED tersebut bahkan sudah diajukan ke Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna). Jika DED sudah masuk ke Krisna, itu artinya tahapan yang paling sulit sudah dilalui.

Pihaknya kini tinggal mengkomunikasikan agar di Krisna itu bisa masuk diselesaikan menjadi program. Apakah itu pada tahun ini atau 2022 mendatang. Namun pihaknya akan mengupayakan mendorong hal tersebut tahun ini.

"Demi kepentingan KLU dan masyarakat KLU," sambung dia.

Sebelum itu, Esti mengatakan pihaknya di Komisi X akan bekoordinasi terlebih dahulu dengan Komisi V dan panitia anggaran di Fraksi PDIP. Hal ini mengingat persoalan tersebut tidak langsung ditangani Komisi X.

"Karena segala sesuatu itu, PDIP harus jelas. Langkahnya seperti apa, tahapannya seperti apa dan tidak boleh melampaui ini dan itu. Tapi kita tetap sinergi dari daerah sampai pusat," jelas dia.

Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP Raden Nuna Abriadi mengatakan, APBD KLU sudah turun Rp 300 miliar dari Rp 1,2 triliun. Sedangkan proyeksi untuk membangun jalan lingkar utara sekitar Rp 700 miliar.

"Jadi jelas APBD kita tidak sanggup untuk membangun itu," tegas dia.

Ia menegaskan jika APBD yang ada saat ini difokuskan untuk pelayanan pada rakyat. Maka memperjuangkannya di pusat menjadi jalan keluar terbaik untuk KLU.

"Karena APBD ini habis untuk gaji, pemeliharaan, rapat, kunjungan dan lain sebagainya. Lantas membangun infrastruktur itu lewat apa? Makanya hanya melalui inilah jalannya," jelas dia.

Sebagai parpol pengusung bupati saat ini, pihaknya merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan di Lombok Utara. Sebab itu ia berharap kunjungan anggota DPR RI Fraksi PDIP kali ini bisa membantu perjuangan di pusat.

"Agar jalan di lingkar Utara ini bisa disegerakan, karena ini sudah tujuh tahun mangkrak dan APBD kita tidak sanggup," pungkas dia. (fer/r9)