Kabar Baik, Pemprov Jabar Akan Buka Lowongan 16.500 CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya - Tribunnews.com

Sambil menunggu juknis dari pemerintah pusat turun, kata Hermin, pihaknya terus mematangkan pelaksanaan seleksi secara komprehensif.

Kamis, 27 Mei 2021 11:03 WIB

Alex Suban/Alex Suban

Ilustrasi tes CPNS 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -- Kabar baik bagi para pencari kerja di wilayah Jawa Barat.

Pemprov Jabar akan merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 sebanyak kurang lebih 16.500 orang.

Dengan rincian PNS dibuka lowongan kurang lebih 500 posisi sedangkan PPPK sekitar 16.000 orang.

PPPK sendiri diprioritaskan untuk guru tingkat SMA, SMK, dan SLB.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Hermin Wijaya, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pengumuman dan pelaksanaan seleksi.

Baca juga: Daftar Formasi CPNS Kejaksaan 2021: Jaksa, Ahli Pertama Pranata Komputer hingga Terampil Auditor

"Kami sudah menyiapkan semuanya.

Mulai dari Draft Pengumuman, Rincian Formasi, Juknis verifikasi dan juknis pelaksanaan tes dengan protokol.

Tinggal menunggu juknis dari pemerintah pusat. Setelah itu keluar, kami akan langsung mengumumkan," kata Hermin melalui ponsel, Kamis (27/5).

Sambil menunggu juknis dari pemerintah pusat turun, kata Hermin, pihaknya terus mematangkan pelaksanaan seleksi secara komprehensif.

Kasus Covid-19 Makin Bertambah, 3 Negara Berikut Melakukan Lockdown

Seleksi CPNS 2021 Segera Dibuka, Pendaftaran Hanya Melalui Portal…

CPNS dan PPPK 2021: Berikut Jadwal dan Daftar Formasi Terbanyak…

"); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:'9',img:'thumb2'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = ""+vthumb+""; var milatest = "mr140"; } else { var img = ""; var milatest = ""; } if(val.subtitle) subtitle = ""+val.subtitle+""; else subtitle = ''; if(val.thumb) img = ""+vthumb+""; else img = ''; if(val.c_title) cat = ""+val.c_title+""; else cat = ''; $("#latestul").append(""+img+""); } else{ $("#latestul").append('Tampilkan lainnya'); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('Tampilkan lainnya'); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = ""+vthumb+""; var milatest = "mr140"; } else { var img = ""; var milatest = ""; } if(val.subtitle) subtitle = ""+val.subtitle+""; else subtitle = ''; $("#latestul").append(""+img+""); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = ""+vthumb+""; var milatest = "mr140"; } else { var img = ""; var milatest = ""; } if(val.subtitle) subtitle = ""+val.subtitle+""; else subtitle = ''; $("#latestul").append(""+img+""); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } } BERITA TERKINI Kabar Baik, Pemprov Jabar Akan Buka Lowongan 16.500 CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya - Tribunnews.com "+val.title+" "+val.title+" "+val.title+"

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cek Fakta: Tidak Benar Kabar Boleh Mudik tapi Bayar Denda - Liputan6.com

Gambar
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar mudik diperbolehkan tapi bayar denda. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "mudik bayar denda" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya tidak ada artikel yang menjelaskan secara tegas bahwa mudik diperbolehkan tapi harus membayar denda. Justru Liputan6.com menemukan artikel yang menjelaskan bahwa pemerintah dengan tegas meniadakan mudik pada Idulfitri 2021. Adalah artikel berjudul " Ketua Satgas Covid-19: Peniadaan Mudik untuk Keselamatan Bersama " yang dimuat situs Liputan6.com pada 20 April 2021. Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melarang masyarakat mudik atau kembali ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran Idulfitri 2021. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, larangan mudik ini untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari Covid-19. "Peniadaan mudik ini adalah untuk kepentingan bersama. Untuk keselamatan bersama, agar bangsa kita bisa terhindar dari Covid-19...
Baca selengkapnya

Kabar Baik Corona Kalteng 19 Maret: Pasien Sembuh Tambah 192 Orang - kumparan.com - kumparan.com

Gambar
Sebanyak 192 orang yang baru dinyatakan sembuh diantaranya 98 orang merupakan warga asal Kota Palangka Raya, 4 orang merupakan warga asal Kabupaten Katingan, 2 orang merupakan warga asal Kabupaten Kotawaringin Timur, 34 orang merupakan warga asal Kabupaten Kotawaringin Barat, 1 orang merupakan warga asal Kabupaten Seruyan, 1 orang merupakan warga asal Kabupaten Pulang Pisau, 12 orang merupakan warga asal Kabupaten Kapuas, 9 orang merupakan warga asal Kabupaten Gunung Mas, 21 orang merupakan warga asal Kabupaten Barito Timur dan 10 orang merupakan warga asal Kabupaten Murung Raya.
Baca selengkapnya

Kabar baik! Mahasiswa dapat KIP Kuliah 2021 hingga Rp 12 juta, ini cara daftarnya - Kontan

ILUSTRASI. Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan, dana KIP Kuliah 2021 mencapai Rp 2,5 triliun. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ini kabar baik bagi para mahasiswa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebutkan, dana KIP Kuliah 2021 mencapai Rp 2,5 triliun. Dengan jumlah penerima tetap sama sebanyak 200.000 mahasiswa.  Angka KIP Kuliah 2021 mengalami peningkatan bila dibanding tahun lalu.   Dana KIP Kuliah 2021 yang mengalami peningkatan, membuat penyaluran kepada mahasiswa juga mengalami kenaikan di tahun ini.  Namun, tergantung kepada akreditasi dari program studi (Prodi) yang diambil oleh para mahasiswa. Di tahun 2021, kata dia, KIP Kuliah untuk mahasiswa prodi dengan akreditasi A diberikan sebesar Rp 8.000.000, dengan batas maksimum di Rp 12.000.000.  Prodi dengan akreditasi B, dana KIP kuliah yang diberikan kepada mahasiswa sebesar Rp 4.000.000.  Baca Juga: Jangan sa...
Baca selengkapnya